MBG dan Koperasi Desa Merah Putih Dorong Lapangan Kerja Lokal

Penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu agenda penting dalam kebijakan pembangunan nasional, terutama ketika pemerintah berupaya menekan kemiskinan, memperkuat ekonomi desa, dan memperluas kesempatan kerja formal. Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih dapat dilihat dalam kerangka tersebut, yakni sebagai instrumen ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada layanan sosial, tetapi juga mendorong aktivitas produksi, distribusi, dan penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal.

Dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 pada 20 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target peningkatan proporsi lapangan kerja formal menjadi 40,81 persen pada 2027. Pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan turun ke kisaran 6,0 sampai 6,5 persen serta tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,30 sampai 4,87 persen. Target ini menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar untuk memperkuat daya beli, produktivitas, dan pemerataan ekonomi.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu contoh kebijakan yang memiliki efek ekonomi berlapis. Selain ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok penerima manfaat lainnya, program ini juga menciptakan kebutuhan tenaga kerja di dapur layanan, distribusi bahan pangan, pengolahan makanan, hingga rantai pasok lokal. Pada 3 Februari 2026, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa survei baseline MBG menunjukkan program ini berpotensi menurunkan pengeluaran makanan rumah tangga dan membuka peluang kerja, termasuk bagi kelompok yang sebelumnya belum bekerja.

Dari sisi ekonomi desa, Koperasi Desa Merah Putih juga memiliki fungsi strategis. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa koperasi yang beroperasi membutuhkan tenaga kerja lokal, sehingga manfaatnya diarahkan agar tidak hanya berhenti pada kelembagaan koperasi, tetapi juga dirasakan warga desa. Dengan desain seperti ini, koperasi dapat menjadi simpul distribusi, akses usaha, dan penguatan pasar lokal, terutama jika pengelolaannya dilakukan secara transparan dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Tantangan terbesar dari program berskala besar adalah tata kelola. Karena itu, pengawasan menjadi elemen penting agar rekrutmen tenaga kerja, pengadaan bahan pangan, dan operasional koperasi berjalan terbuka, adil, dan akuntabel. Badan Gizi Nasional juga menekankan adanya mekanisme pemantauan, pengawasan, serta kanal pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan MBG. Bila pengawasan diperkuat, MBG dan Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi instrumen penting untuk membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperluas manfaat pembangunan hingga ke desa.